DPR Minta Menlu Jelaskan Tudingan Bohong

Jumat, 24 Juni 2011

Jakarta: Pernyataan Kedubes Arab Saudi bahwa Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berbohong soal permintaan maaf pemerintahan Arab Saudi, mulai medapat reaksi. Pihak DPR meminta agar Marty segera melakukan klarifikasi soal pernyataan bohongnya terkait permintaan maaf atas kasus tewasnya TKI Ruyati di Arab Saudi.

"Menlu harus segera klarifikasi soal ini, agar tidak muncul tudingan Menlu lakukan kebohongan publik,"ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat(24/6/2011).

Menurut Mahfudz, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia diminta pula harus menunjukkan sikap perhatian dan empati terhadap kasus-kasus Tenaga Kerja Indonesia(TKI). Karena warga Arab Saudi juga memiliki andil terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap TKI.

"Dubes Saudi juga harus tunjukkan perhatian dan empati terhadap kasus-kasus TKI karena warga Saudi juga punya andil terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap TKI," pungkasnya.

Sebelumnya Kedubes Arab Saudi melansir bahwa Menlu Marty telah berbohong. Kedubes Arab lewat pernyataan pers menyatakan Dubes Arab tidak pernah menyatakan permintaan maaf karena eksekusi pancung Ruyati dilakukan tanpa pemberitahuan.

"Dubes Arab tidak menyampaikan permintaan maaf kerajaan Arab karena tidak memberitahukan eksekusi hukuman Ruyati binti Satubi kepada Kedubes RI di Riyadh. Dia juga tidak mengatakan kepada Menlu RI bahwa Arab lalai dalam melaksanakan eksekusi (prosedur)," tulis Kedubes Arab.

"Yang dikatakan Dubes adalah dia akan menyampaikan keinginan Menlu RI terkait kasus Ruyati kepada pemerintah Arab dan menyampaikan surat Menlu RI kepada Menlu Arab Pangerang Saud Al-Faisal," lanjutnya.

Ruyati tewas setelah dipancung karena membunuh majikannya pada akhir pekan lalu. TIdak ada pemberitahuan saat pemerintah Arab Saudi hendak melakukan eksekusi pancung tersebut.

Mahfudz juga menilai bahwa sikap berbohong Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa karena panik kasus tewasnya Ruyati, TKI yang dihukum pancung di Arab Saudi lolos dari pantauan kinerjanya.

"Pemerintah memang terlihat panik, karena kasus ini muncul seperti tiba-tiba tanpa ada info sebelumnya dari pihak-pihak terkait," ujar Mahfudz.

Artikel Terkait:

SPORT