"Saat itu pemerintah Bengkalis mengajak Al Zaytun membuat tempat pendidikan. Kami langsung menerima ajakan itu," katanya seperti dikutip MI, Rabu (11/5).
Untuk merealisasikan pembangunan sarana pendidikan itu, Panji mengungkapkan pemerintah Bengkalis menjanjikan penyediaan tanah seluas 100 hektare serta mengucurkan Rp10,9 miliar ke Al Zaytun yang pencairannya dilakukan dalam dua tahapan. "Pertama mereka memberikan Rp5,6 miliar. Setelah itu, mereka memberikan lagi Rp5,3 miliar," tuturnya.
Dari dana yang telah dicairkan tersebut, Panji mengatakan, Al Zaytun telah menggunakannya untuk membangun sarana pendidikan seperti yang disepakati. "Dari semua dana yang diberikan, kami sudah melakukan pembangunan dan selesai seperti yang dijadwalkan," paparnya.
Panji menambahkan persoalan status kepemilikan tanah lokasi proyek tersebut membuat Al Zaytun menarik diri. Menurut Panji, kendati berbagai tahapan telah dilakukan sertifikat tanah itu belum juga keluar. "Situasi yang tidak menenu itu akhirnya membuat kami menarik diri dari penggarapan proyek tersebut," ujarnya.
Saat memutuskan mundur, menurut Panji, pihaknya masih memiliki piutang Rp200 juta. "Hingga kini piuang itu belum jelas nasibnya. Kami tidak tahu kapan akan mereka bayarkan," pungkasnya.
Mantan Bupati Bengkalis Riau, Syamsurizal sendiri akhirnya mengakui pihaknya mengucurkan Rp6 miliar untuk pembangunan pusat pendidikan Islam/ponpes Al-Zaytun dan pertanian terpadu di Pulau Rupat. Bantuan diperoleh dari APBD Bengkalis.
Namun, Syamsurizal mengaku dirinya akhirnya menghentikan proyek tersebut. "Saya yang minta hentikan karena saya dapat informasi dugaan keterlibatan Al-Zaytun dengan Negara Islam Indonesia, Darul Islam, dan Tentara Islam Indonesia," katanya di Pekanbaru.
